KBRN Surakarta. Dua dekade lebih, narasi ke-Indonesiaan mengalami banyak perubahan yang bersifat fundamental lewat arus desentralisasi dan demokratisasi. Demikian disampaikan Sosiolog dan penggagas  Srawung Kampung Kota Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret FISIP UNS Surakarta, Akhmad Ramdhon kepada RRI hari ini (Rabu 17/10/2018)  di kampus setempat.

 

Dikatakan, realitas saat ini kampung yang ada, tetaplah potret  gelap dari ruang yang tumbuh terlalu cepat dan melaju hingga tak terjangkau warganya, relasi kampung–kota juga mengalami pergeseran karena pergerakan kota yang membesar dan menempatkan kampung untuk menahan beban dari skenario ruang yang harus tumbuh. Untuk itu, Prodi Sosiologi FISIP UNS  merasa perlu menghadirkan relasi antara kampung dengan tantangannya seperti  berbagai agenda perubahan dalam kegiatan yang dinamakan Srawung Kampung–Kota.

 

Kegiatan melibatkan mahasiswa sebagai anak muda yang juga sebagai bagian dari warga kota," setiap mahasiswa khan menjadi bagian dari warga kota dan mereka juga mempunyai asal usul masing-masing, gagasan kota ke depan, gagasan kampung atau asal-usul mereka, mereka setidaknya punya modal dari proses belajar ini, proses dimana mereka jauh dari kampung dan proses dimana mereka belajar dari kampung-kampung yang lain juga," jelasnya.

 

Sebagai Mahasiswa Prodi Sosiologi, penting untuk mendokumentasikan kampung–kota sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari (16-17/10/2018), dalam sesi berkumpul dan berbagi beragam pengalaman mengelola kampung–kota dan komunitas, pada Sesi Panel Utama. Selain itu juga digelar sesi berbagi kajian di Public Space FISIP UNS  serta Srawung Buku-Penulis di Area Hutan FISIP yang diisi obrolan tentang Media, Buku & Arsip serta Karya, Penerbitan & Buku sebagai upaya mendorong dunia literasi serta sesi Srawung Bunyi dan harapan (Dyah Supono)

 

Sumber : http://rri.co.id/surakarta/post/berita/585613/pendidikan/fisip_uns_gelar_srawung_kampung_kota.html

 

 

SOLO, KRJOGJA.com-Keberadaan kampung bisa berkembang menjadi sangat politis. Ini terjadi kalau warganya bersatu untuk memperjuangkan kepentingannya. Mereka secara individu menolak menjadi 'sapi perah' kepentingan politik dengan cara praktek money politic. Sebaliknya warga kampung secara bersama membuat kontrak politik untuk menggolkan apa saja yang menjadi keinginannya. Dengan model seperti ini warga kampung  mampu berdemokrasi lebih lama. Mereka melakukan kegiatan demokrasi tidak sebatas di bilik suara.

 

"Dengan menolak money politic dan membuat kontrak politik, warga tetap bisa berdemokrasi pasca coblosan," jelas Gugun Muhammad dari UPC Jakarta pada Srawung Kampung Kota #2 di kampus Fisip Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu (16/10/2018). Ketika berlangsung pemilu warga muskin suka dijadikan 'sapi perah'. Mereka dininta memilih dengan imbalan tertentu. Setelah itu mereka ditinggalkan. Gugun tidak ingin hal seperti itu terus terjadi. Karena hal itu tidak bisa mengubah. "Kami mencoba menyatukan suara," ujar Gugun.

 

Ada 125 TPS yang disatukan untuk memenangkan salah satu calon gubernur wakil gubernur DKI. Namun mereka harus menandatangani kontrak politik. Dan sekarang kontrak politik sudah mulai ada wujudnya. Gugun menunjukkan adanya pengaturan becak dan revisi Perda. "Selain itu draf pembangunan kembali kampung Aquarium. Warga terus bisa mengawal kontrak politik. Inilah wujud warga masih terus bisa berdemikrasi," tambah Gugun. Diskusi yang dipandu Akhmad Ramdhon juga menampilkan Endang Rohjiani pegiat di Kali Winongo Yogyakarta dan Sony Waluya pegiat komunitas untuk siaga bencana di Solo (Qom)

 

Sumber : http://krjogja.com/web/news/read/80545/Srawung_Kampung_Cara_Berdemokrasi_Tak_Sebatas_Bilik_Suara