Kali Code : Dinamika Kampung Kota #1

Kali Code mempunyai peran penting dalam perkembangan kota Yogyakarta, dimana secara histori dapat diterangkan bahwa keberadaan sungai Code yang membelah kota Yogyakarta dari utara ke selatan telah mengukuhkan bukti nyata bahwa masa lalu sempadan Code merupakan hamparan sawah yang sangat subur. Ini dikarenakan titik poros hulu Code adalah Gunung Merapi dan peradaban air telah menempatkan Code menjadi elemen yang menyalurkan berbagai sumber air menuju ke Pantai Selatan. Kolaborasi antara Gunung Merapi dan Code berjalan selaras membentuk kota Yogyakarta yang masih berporos pada Keraton Kasultanan menjadi kota yang gemah ripah loh jinawi. Pada saat itu masyarakat Yogyakarta yang mayoritas hidup di sektor agraris mulai memanfaatkan lahan-lahan sempadan Code sebagai tanah garapan. Kota Yogyakarta mengalami perkembangan dan perubahan peradaban air menjadi aktivitas ekonomi tatkala muncul pasar yang sangat berpengaruh besar, pasar tersebut adalah Pasar Beringharjo dan Kranggan. Berangkat dari kemunculan Pasar Beringharjo telah menarik kaum urban yang begitu banyak masuk ke wilayah kota Yogyakarta. Akibat banyaknya masyarakat baik lokal maupun urban datang dan berjualan di pasar Beringharjo, maka tempat untuk berjualanpun penuh. Inisiasi untuk berjualan di luar pasar Beringharjo dan saat malam hari oleh sebagian pedagang di Pasar Beringharjo yang tidak dapat tempat, membuat konsep pasar malam saat itu kian eksis. Kemunculan pasar malam tersebut kemudian seiring berjalannya waktu kita sebut dengan pasar Malioboro.
 
Munculnya pasar Beringharjo, Kranggan, dan pada akhirnya Malioboro semakin membuat kaum urban yang ingin mengadu nasib di Yogyakarta bertambah. Di lain sisi, kota tumbuh dengan orientasi ekonomi menyebabkan mahalnya tempat tinggal. Kaum urban yang tidak mempunyai cukup uang untuk membeli atau menyewa tempat tinggal di tengah kota memilih tempat yang murah dan tidak berada jauh dari pusat kota. Pinggiran sungai Code merupakan solusi yang paling mudah didapat. Ada beberapa literatur yang menjelaskan tempat pertama kali munculnya pemukiman di pinggir sungai. Darwis Khudori dalam bukunya menjelaskan bahwa masyarakat urban pertama kali menempati pingiran Code berada di daerah Kampung Bumen dan Gondolayu. Ini dikarenakan histori kampung Bumen dan Gondolayu yang dahulunya adalah tanah makam. Sedangkan bagian Code didaerah utara yaitu kampung Jetisharjo dan Bangunharjo dikarenakan suburnya tanah yang ada. Tumbuhnya kawasan tempat tinggal di pinggiran Code menyebabkan tumbuhnya kampung-kota yang terbangun secara alami. Semenjak saat itu didapati bahwa dari ujung utara sampai ujung selatan Code berdiri kampung yang berderet-deret dengan karakteristik hampir sama yakni organik, tidak beraturan, dan identik dengan masyarakat dengan pendapatan rendah. Semua disebabkan oleh karakteristik masyarakat yang tinggal di dalamnya. Secara homogen masyarakat lebih berorientasi ekonomi dibanding dengan kelayakan hidup yang diinterpretasikan dari bangunan rumah.
 
Orientasi ekonomi telah mengakar kuat dan merekonstruksi pola pikir masyarakat yang mulai meninggalkan sektor agraris dan telah membentuk pilihan-pilihan yang terbatas yang berujung pada terabaikannya ekologi sungai. Bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kota yang berderet di sepanjang Kali Code sungai dan kehidupan merupakan hal yang terpisah dan secara tidak langsung telah melupakan bagaimana kota tersebut terbangun dengan sunga sebagai unsurnya. Ekologi sungai kemudian mengalami perubahan secara beratahap dan berujung pada degradasi. Degradasi ekologi sungai  telah menstimulus Pemerintah Yogyakarta untuk menggusur kampung-kota yang ada di sepanjang Code.  Hal lain yang mendorong penggusuran kampung adalah status tanah yang ditempati adalah Sultan Ground. Situasi yang kemudian melahirkan respon Romo Mangun yang berada di kampung Gondolayu. Dengan pendekatan seni dan arsitektural, Romo Mangun membuktikan bahwa masyarakat bantara Code layak untuk hidup dan bertahan di sana. Namun kini, Pemerintah Yogyakarta telah mengeluarkan SK daftar kampung yang tidak layak huni di Kali Code yang dituangkan dalam SK Walikota Yogyakarta No 393 Tahun 2014. 
  
Kampung Jetisharjo. Kampung Jetisharjo berada di Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis. Kelurahan Cokrodiningratan terbentuk pada tahun 1981 dengan luas wilayah 0,66 km2. Dimana secara administratif Kelurahan Cokrodiningratan sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karangwuru Kecamatan Tegalrejo mengikuti batas antara Kecamatan Jetis dan Kecamatan Tegalrejo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gowongan mengikuti jalan Sudirman, jalan AM Sangaji, dan jalan Poncowinataan. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bumijo mengikuti jalan Magelang. Kawasan Jetisharjo sendiri tepatnya berada di jalan Dr. Sardjito dan secara geografis terletak di antara jembatan Dr. Sardjito. Kampung Jetisharjo mempunyai kontur tanah yang miring. Ada kawasan kampung yang berada sejajar dengan jalan dan ada kawasan yang terletak di bawah jalan raya. Kampung Jetisharjo dibagi menjadi 3 RW yakni RW 06, 07, dan 08. Dimana letak dari ketiga RW ini saling bersebelahan memanjang dari arah utara ke selatan. Dimana tulisasn ini akan mengurai aktivitas di Jetisharjo RW 07. 
 
Jika ditilik sejarahnya, kawasan kampung Jetisharjo dahulunya merupakan lahan pertanian yang sangat subur. Kampung Jetisharjo dulunya mendapat sebutan kampung Ledhok Sayuran, sebuah kawasan cekungan sungai yang subur. Jetisharjo telah menjadi penyuplai bahan makanan, terutama kebutuhan sayur-sayuran di daerah perkotaan Yogyakarta. Ditilik dari segi sosial, masyarakat yang tinggal di kawasan Jetisharjo relatif terbuka terhadap banyaknya pendatang. Indikasi sederhananya bisa dilihat sering datangnya mahasiswa KKN dan akademisi lain yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai sungai dan juga ritual Merti Code. Dari segi mata pencaharian, masyarakat yang tinggal di Jetisharjo memiliki mata pencaharian yang heterogen. Diantaranya adalah pegawai hotel, buruh lepas, pedagang, wiraswasta dan lain sebagainya. Namun mayoritas masyarakat adalah berdagang dan wirausaha. Rata-rata masyarakat yang tinggal di kampung masih memiliki hubungan kerabat antar sesama. Ini dikarenakan banyak penduduk yang tinggal di Jetisharjo tidak keluar dari kampung Jetisharjo setelah berumah tangga melainkan mencari rumah yang jarak dengan rumah asal orang tua.
 
Kampung Jetisharjo mengembangkan branding kampung wisata. Kampung Jetisharjo juga dikenal sebagai kampung yang memulai dalam masalah sanitasi air. Secara empiris, tata ruang dari kampung Jetisharjo menunjukkan sudah adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan bersosialisasi, yakni dengan adanya Ruang Tumbuhan Hijau, lapangan yang terdapat di tengah perkampungan, dan masjid As Salaam sebagai representasi dari ruang publik. Tata hunian yang ada belum begitu berimpit dan masih menyisakan tempat untuk teras rumah meskipun tidak terlalu luas. Dalam beberapa titik di kawasan kampung Jetisharjo digunakan sebagai kamar mandi komunal dan juga tempat penyimpanan (tandon) air. 

Kampung Jogoyudan. Kampung Jogoyudan berada di Kelurahan Gowongan, kecamatan Jetis. Kelurahan Gowongan terbentuk pada tahun 1982 dengan luas wilayah 45.975 km2. Batas wilayah dari kawasan Kelurahan Gowongan sendiri antara lain di sebelah utara yakni Kelurahan Cokrodiningratan mengikuti jalan Purwodinatan, jalan AM. Sangaji, dan jalan Jendral Sudirman. Di sisi selatan kawasan ini berbatasan dengan Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan dan Kelurahan Sosromendungan, Kecamatan Gedongtengen serta mengikuti rel kereta api, jalan sepanjang Mangkubumi dan Gowongan Kidul. Di sebelah barat Keluarahan ini berbatasan dengan Kelurahan Bumijo mengikuti jalan Bumijo, Diponegoro dan Magelang. Dan di sebelah timur, kawasan Kelurahan berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru Kecamatan, Gondokusuman mengikuti Kali Code. Kampung Jogoyudan sendiri berada di jalan Sudirman (jalan Solo-Yogya) dan secara geografis terletak di belakang Bank BRI pusat yang berada pada kawasan Tugu. Kontur tanah yang dimiliki kampung Jogoyudan hampir sama dengan kampung Jetisharjo. Namun mayoritas kawasan kampung Jogoyudan berada di bawah jalan raya dan berada di Ledok Kali Code. 
 
Kampung Jogoyudan terdiri dari satu RW yakni RW 8. Tulisan ini difokuskan pada RT 32/RW 08 tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan yang aktivitas  masyarakatnya lebih dinamis. Jumlah penduduk yang tinggal di kampung Jogoyudan RT 32 berkisar 138 orang dengan proporsi 83 berkelamin wanita dan 55 laki-laki. Sementara untuk kategori umur, dari 83 wanita yang tinggal di kampung Jogoyudan RT 32 terdapat 25 orang yang dikatakan dibawah umur dan balita. Sementara untuk proporsi  laki-laki dari 55 orang, 18 diantaranya merupakan anak-anak dan juga balita. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Jogoyudan yang berada dalam masa sekolah ada sekitar 43 orang. Karakteristik masyarakat yang mayoritas hanya mengenyam pendidikan sampai SD atau SMP menjadikan pendidikan tidak terlalu dianggap penting di kampung Jogoyudan. 
 
Ditilik dari sejarahnya, kampung Jogoyudan dahulunya bernama kampung Gondolayu Kidul. Ini disebabkan karena daerah tersebut dahulunya adalah tanah makam etnis Tionghoa. Ini sejalan dengan kata Gondo dalam Gondolayu yang artinya kuburan atau makam. Pada zaman dahulu bangsa bantaran Kali Code menjadi tanah makam dikarenakan harganya murah. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan mitos dari masyarakat yang percaya bahwasanya nama Gondolayu membawa aura negatif dimana terdapat kepercayaan bahwa saat terdapat seorang warga yang meninggal, maka seperti anak rantai warga yang lain ikut meninggal. Dan sebelum 7 orang yang meninggal, mata rantai tersebut belum terputus dan berhenti. Di lain sisi, nama Jogoyudan sendiri diambil dari tokoh prajurit pada masa kerajaan zaman dahulu yang bertugas mengamankan wilayah setempat, nama prajurit tersebut adalah Jogoyudo. Prajurit Jogoyudo dipercaya masyarakat telah membawa keamanan di kampung, oleh sebab itu jadilah nama kampung Jogoyudan untuk mengenang jasa prajurit tersebut. 
Sedangkan jika ditilik dari segi sosial dan ekonomi, kebanyakan warga yang tinggal di kawasan Jogoyudan berkarakter sedikit tertutup terhadap pendatang. Situasi yang wajar mengingat konteks yang ada, yaitu adanya kekhawatiran masyarakat mengenai isu penggusuran lahan pemukiman. Dimana keseharian warga, bermata pencaharian buruh lepas yang menopang aktivitas kota secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan tingkat perekonomian masyarakat kampung Jogoyudan mayoritas berada kategori bawah, karena keterbatasan akses atas pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Jika dibandingkan dengan kampung Jetisharjo, secara pemukiman kampung Jogoyudan terlihat lebih padat, kondisi tersebut didilihat  dengan bangunan rumah padat dan berbentuk 2 lantai. Selain itu akses jalan menuju kampung yang terbilang relatif lebih kecil karena keterbatasan lahan yang ada.  

Dinamika Kali Code Berbasis Komunitas : Dampak Erupsi Merapi 
Merapi merupakan titik penentu sekaligus menjadi faktor penyebab dimana perubahan terjadi di sepanjang aliran yang dilewati. Sifat gunung yang masih aktif telah berulang kali memberi dampak yang langsung dirasakan oleh daerah-daerah di sekitarnya dengan radius tertentu. Salah satu daerah yang menerima dampak dari berbagai aktivas Gunung Merapi adalah kota Yogyakarta yang ditilik secara geografis, terdapat 2 sungai yang berhulu di Merapi dengan arah aliran di kota Yogyakarta. Yang pertama adalah sungai Opak yang juga merupakan batas wilayah Yogyakarta bagian timur dengan Provinsi Jawa Tengah dan sungai Boyong yang mempunyai hilir bernama sungai Code mengalir di tengah Kota Yogyakarta. Aliran sungai Code menjadi media sekaligus saksi dimana terjadi dinamika perubahan fisik dalam kurun waktu tertentu di seluruh kampung yang dilewatinya. Salah satu aktivitas yang kerap terjadi adalah erupsi dimana setelah itu terjadilah muntahan lahar dingin sebagai penanda terjadinya letusan gunung yang selama 200 tahun terakhir telah terjadi kurang lebih sebanyak 42 kali. Dimana dalam 42 kali tersebut erupsi besar terjadi sebanyak 16 kali dan erupsi kecil sebanyak 26 kali.
 
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat 2 erupsi tergolong erupsi besar dan meninggalkan dampak perubahan di sepanjang kampung pinggir Kali Code, yakni pada tahun 2006 dan 2010. Gambaran ekologis Code seperti dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya telah berhasil menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Code berada dalam posisi yang sangat rentan bencana. Terbukti ketika terjadi bencana lahar dingin di tahun 2006 dan 2010 hancurnya rumah, talud, dan berbagai bangunan yang dilewati lahar telah memberikan perubahan yang sangat besar. Erupsi tahun 2006 menjadi bencana yang dahsyat dikarenakan sikap dan perilaku tanggap bencana oleh masyarakat masih tidak mau mengantisipasi adanya kemungkinan bencana. Pada waktu itu, bencana masih ditafsirkan terpisah dari budaya interaksi masyarakat dengan  Code. Selain itu, bencana juga masih diitafsirkan sebagai takdir atau sifat alam yang sangat sulit untuk dihindari, dikendalikan, dan juga diprediksi. Namun perubahan justru terjadi pascabencana, terjadi perubahan dalam lanskap ekologi Code pascaerupsi 2006. Perubahan ini terjadi baik fisik, perilaku warga, dan juga dari sisi artistiknya. Walaupun kebanyakan perubahan dimotori oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta sebagai upaya mewujudkan keinginan mengembalikan peran dan fungsi sungai sebagaimana seharusnya. Keadaan dimana Pemerintah menjadi penanggungjawab terhadap bencana yang terjadi dengan cara membentuk badan khusus untuk fokus pada penanggulangan bencana ini juga diatur dalam PP No. 21 Tahun 2008.
 
Banyak dilakukan penataan, perbaikan, dan pemugaran fisik sungai agar cara pandang dan warisan peradaban air yang sudah dijelaskan sebelumnya mampu menemukan wujud empirisnya kembali. Sebagai contoh adalah pembuatan talud di lereng sungai dan juga pelarangan pembuangan sampah ke sungai (Nugroho, 2008). Selain itu terdapat pelebaran daerah aliran sungai, dan juga pemagaran tebing sungai, sedangkan dalam lingkup rumah tangga, banyak perubahan juga dilakukan. Beberapa diantaranya adalah perubahan arah hadap rumah ke sungai, pembuatan jalan setapak di depan dan di atas tebing sungai, pendirian MCK, pembuatan saluran air bersih, dan penelitian kelayakan air sumur sebagai konsumsi sehari-hari (Siradz,dkk, 2008). Sembari melakukan berbagai penataan fisik, Pemerintah juga membuat rancangan untuk masa depan kawasan Code. Rancangan ini bermaksud untuk mengadaptasikan masyarakat sempadan Code ke dalam kehidupan yang lebih manusiawi. Sebagai contoh adalah penataan kampung hijau, menjadikan Code sebagai obyek wisata air, menjadikan sebagai kawasan bisnis, merelokasi warga melalui program transmigrasi (Suharjo, 2010). Rancangan yang lain adalah mengubah gaya arsitektur rumah menjadi rumah susun yang dilengkapi dengan kebun. Ketika proses adaptasi yang dilakukan Pemerintah tersebut sedang berjalan, bencana erupsi 2010 datang menghantam dan memakan korban berupa material dan nonmaterial. Kondisi Kali Code semakin mengalami pendangkalan yang membuat kawasan ini menjadi kondisi yang kritis kembali. Oleh sebab itu, erupsi tahun 2010 merupakan erupsi terakhir yang masih meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi masyarakat sempadan sungai Code.
 
Dampak fisik maupun dampak psikologis dirasakan juga oleh warga kampung Jetisharjo dan juga Jogoyudan. Kawasan kampung Jetisharjo yang berada di sebelah utara berbatasan dengan Blunyah ini masih tergolong berada di daerah yang masih tinggi. Namun keadaan tersebut tidak lantas membuat Jetisharjo terhindar dari dampak lahar dingin. Salah satu hasil dari pergerakan Pemerti Code  adalah dengan adanya pengelolaan air bersih untuk masyarakat Jetisharjo, dan juga adanya jamban komunal. Erupsi 2010 telah berhasil merobohkan talang air yang dibangun dan juga beberapa bangunan WC komunal. Keadaan semakin parah dikarenakan letak Jetisharjo yang berada pada belokan arus air. Air yang mengalir deras menghantam tebing yang ada di sekitar kampung Terban RW 04 dan berbalik ke Jetisharjo, kondisi tersebut membuat debit air semakin berlimpah ketika menuju kampung Jetisharjo.

Kampung Jogoyudan juga mengalami dampak yang serupa dengan Jetisharjo. Keadaan geografis yang lebih rendah membuat kerusakan baik ekologi sungai maupun pemukiman yang parah pada waktu itu. Kerusakan yang terjadi antara lain Daerah Aliran Sungai yang dangkal dikarenakan pasir, banyak titik talut retak, beberapa titik bantaran sungai longsor, dinding pembatas rusak, bantaran banjir dan material masuk serta mengahancurkan pemukiman (Kutanegara, 2014). Kondisi kampung Jogoyudan dengan mayoritas masyarakat dahulunya adalah pendatang membuat pemukiman yang ada di Jogoyudan berada lebih dekat dari bibir sungai. Hal tersebut juga menjadi faktor pendorong lebih terporak-porandanya keadaan kampung Jogoyudan terlebih ditambah kiriman material yang lebih banyak dari aliran Kali Code bagian utara. 

Keadaan dimana Jogoyudan menjadi kampung yang sangat rentan terhadap bencana ini juga diperkuat oleh hasil studi Sulistiono (2010) bahwa hanya daerah Mergangsan ke selatan yang akan berada pada titik aman apabila debit air ekstrim di atas kembali terulang di Code. Daerah lain seperti Terban, Sayidan, Ledok Jogoyudan, Juminahan, dan Tegal Panggung akan terkena bencana banjir hingga kedalaman 50 cm. Sementara itu, dengan debit air terbesar yaitu 5,60 m3/detik, hanya daerah Terban dan Mergangsan yang masuk dalam kategori aman. Daerah seperti Jogoyudan dan Juminahan akan terendam air dengan ketinggian 50 cm. Dapat dipastikan apabila banjir lima puluh tahunan dengan debit air 116,06 m3/detik dan seratus lima puluh tahunan dengan debit air 132 m3/detik terulang kembali semua daerah yang disebutkan di atas akan mengalami banjir besar seperti pascaerupsi Merapi 2010.
 
Selain dikarenakan debit air, ancaman kebencanaan di Kali Code juga dipengaruhi oleh kondisi fisik Kali sendiri. Kondisi fisik yang dimaksud adalah lebar Daerah Aliran Sungai yang semakin sempit pada daerah-daerah tertentu seperti Sayidan, Jogoyudan, Juminahan, dan Terban. Kemudian dari faktor tinggi rendahnya jarak DAS dengan tinggi tebing atau talud yang ada. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sedimentasi di daerah kawasan DAS. Dengan demikian, setiap daerah akan memiliki titik batas yang berbeda (Pande, 2014).  Dari informasi yang ada, bahwa daerah yang memiliki batas aman rendah adalah Jogoyudan dan Juminahan. Ini dikarenakan  kedua daerah ini memili DAS yang sempit dan sedimentasi pasirnya yang semakin tinggi. Kedua daerah ini akan menjadi daerah yang pertama terkena dampak banjir apabila debit air Kali Code mengalami peningkatan yang cukup besar.

Penjelasan mengenai kedua kampung tersebut dapat dijadikan penjelasana terkait kerusakan dan dampak yang dihasilkan oleh erupsi Merapi 2010 sangat besar. Namun sebagaian besar masyarakat di sempadan Code mempersepsikan bencana yang terjadi tersebut berasal dari lor negoro atau dari luar sungai Code. Masyarakat menganggap bahwa letusan Gunung Merapi di tahun 2010 lalu bukan merupakan letusan seperti biasanya, yaitu setiap sewindu sekali. Hal ini mereka peroleh dengan beradaptasi di lingkungan Code, sehingga masyarakat menjadi sangat titen dan membentuk cara pandang sesuai dengan pengalaman mereka (Kutanegara, 2014).
 
Persepsi bahwa bencana tersebut berasal dari luar juga didasarkan dengan banyaknya korban yang mayoritas dari Sleman, yang menganggap bahwa apabila bencana tersebut merupakan bencana dari-dalam Code, harusnya korban paling banyak dari daerah sempadan  Code. Informasi mengenai cara pandang mereka ini dapat dibuktikan dengan informasi dari BNPB Sleman. Menurut BNPB Sleman korban erupsi Merapi tahun 2010 adalah 267 korban jiwa meninggal, 454  rawat inap, dan 71.579 jiwa mengungsi. Sementara dari seluruh korban tersebut yang berasal dari Kabupaten Sleman adalah 240 orang meninggal, 223 orang rawat inap, 38.187 orang mengungsi. Dari sisi material diketahui bahwa 2.346 rumah penduduk rusak berat, 217 sekolah hancur, 7 pasar rusak, dan 10 Puskesmas rusak. (www.sleman.go.id : diakses pada tanggal 28 Juni 2016)
 
Memang persepsi dari masyarakat tersebut tidak tepat apabila dikaitkan dengan data empiris dan data debit air yang sudah diolah berdasarkan rekam data AWLR (Automatic Water Level Recorder) namun berangkat dari kesamaan persepsi untuk tetap bertahan di pemukiman, kesamaan nasib, dan juga perubahan cara pandang sebagian masyarakat khususnya yang berada di kampung Jetisharjo serta  Jogoyudan maka timbulah dinamika-dinamika masyarakat dengan wujud beberapa bentuk respon yang bersifat alami dan seiring berjalannya waktu gerakan tersebut menular ke daerah-daerah lain walaupun tidak selalu dalam wujud dan waktu yang sama. Dinamika komunitas merupakan gerakan paling awal yang dilakukan sebagai untuk merealisasikan tujuan orang banyak yang tergabung. Baik tujuan untuk merekonstruksi ulang kampung yang telah rusak akibat lahar ataupun untuk tetap mempertahankan tanah sebagai pemukiman.

Kampung dan Tumbuhnya Kesadaran
Komunitas merupakan alternatif yang pertama dipilih oleh kelompok-kelompok individu dengan tujuan yang sama, fungsi lain  komunitas adalah sebagai media pengekspresian diri yang bersifat muda dengan kegiatan yang dinamis. Membangun komunitas dalam sebuah kampung-kota juga dilakukan untuk membentuk identitas kampung serta mendongkrak eksistensi kampung-kota. Begitu pula kampung Jetisharjo dan juga kampung Jogoyudan. Komunitas terbentuk dengan proses yang berbeda, dan dengan tujuan yang berbeda pula. Komunitas yang tumbuh menjadi aktor yang menjadi motor penggerak masyarakat yang tinggal di kampung. Berbagai kegiatan dilakukan guna meneruskan visi dan misi awal komunitas yang telah terbentuk. Seiring keberjalanan kegiatan, tentunya komunitas bertemu dengan pihak lain yang akhirnya menjadi relasi sosial yang akhirnya selalu mempunyai kesinambungan dalam berbagai konten yang sedang dikerjakan. Kebutuhan untuk selalu menjalin hubungan dengan pihak lain guna mempermudah segala kegiatan menjadikan komunitas berusaha mengembangkan relasi sosial. Sementara kegiatan-kegiatan yang berguna untuk komunitas itu sendiri berjalan, kesadaran bahwa tujuan awal berdirinya komunitas tersebut sebagai eksekutor guna memberdayakan masyarakat yang ada di kampungnya mulai terbentuk. Sekolah komunitas merupakan aplikasi dari eksekusi pemerdayaan masyarakat kampung Jetisharjo dan Jogoyudan.
 
Selain sekolah komunitas, eksekusi dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah penguatan ekonomi masyarakat kampung-kota. Terjadi diferensiasi cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat kampung yang dilakukan. Di kampung Jetisharjo, penguatan ekonomi dilakukan dengan cara membentuk kampung wisata. Kampung wisata di sini menawarkan berbagai kegiatan yang di dalamnya segala macam kebutuhan dikerjakan oleh masyarakat setempat. Sementara di Jogoyudan, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan memberi pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga agar menghasilkan suatu produk yang nantinya akan di jual di Malioboro. Dalam prosesnya, ternyata ada titik temu dimana dalam titik temu tersebut ada diferensiasi gagasan yang berbeda antara beberapa komunitas. Diferensiasi tersebut menyebabkan adanya dinamika yang berkepanjangan dan menimbulkan beberapa dampak lainnya. Dampak positif yang dihasilkan dari adanya dinamika tersebut biasanya tidak disadari oleh masyarakat secara langsung. Seperti terjaganya ekologi sungai dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Kampung Jetisharjo mengalami kesadaran membangun komunitas ini mulai disadari pada tahun 2001. Dimana pada tahun tersebut, komunitas yang terbentuk adalah Forum Masyarakat Code Utara (FMCU). FMCU merupakan komunitas gabungan kampung Jetisharjo, Terban, dan Gondolayu. FMCU terbentuk sebagai wadah aspirasi masyarakat pinggiran Kali Code khususnya di bagian utara dan juga sebagai langkah awal untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dalam prosesnya mampu melahirkan komunitas dalam lingkup yang lebih besar. 

Selanjutnya pascaerupsi merapi yang terjadi di tahun 2010, kesadaran masyarakat akan pentingnya wadah yang berbentuk komunitas muncul secara getok tular. Warga kampung Jetisharjo membentuk komunitas Pemuda Tanggap Bencana Jetisharjo atau biasa disebut Peta Bejo. Peta Bejo hadir sebagai langkah represif untuk menanggulangi bencana yang telah terjadi dan menjadi langkah preventif untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kerugian yang akan ditimbukan apabila terjadi bencana erupsi Gunung Merapi kembali dikemudian hari. Situasi  yang dilatarbelakangi pengalaman masyarakat yang saat pascaerupsi 2006 mendapat berbagai pelatihan mengenai kebencanaan dan menginisiasi masyarakat untuk bergerak mandiri diwujudkan oleh suatu kelompok. Fungsi lain dari adanya komunitas Peta Bejo sendiri selain menjadi komunitas yang bergerak di bidang kebencanaan juga sebagai komunitas yang bergerak di bidang sosial dalam masyarakat, yakni juga turut membantu dalam acara pernikahan dan juga acara kematian di masyarakat. Seiting berjalannya waktu, Peta Bejo bukan hanya komunitas yang tumbuh di RW 07 Jetisharjo namun lingkup dan keanggotaan Peta Bejo telah berhasil mencakup 3 RW yakni RW 05, RW 06, dan RW 07 sendiri. 
 
Sekarang Peta Bejo mengalami stagnanisasi dalam pergerakannya dikarenakan tidak adanya anggota penerus Peta Bejo dan juga semangat dari anggota Peta Bejo yang sedikit berkurang. Walaupun dalam pergerakannya Peta Bejo masih aktif menyelenggarakan rapat setiap bulan yakni setiap tanggal 15 dan juga masih aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Peta Bejo menjadi komunitas yang bersifat by event atau kondisional dalam gerakan nyata dalam fokus kebencanaan. Terlebih dari Pemerintah menugaskan Satgas yang anggotanya dipilih dari warga kampung di sekitar Code masing-masing 3 orang dan diberi upah oleh Pemerintah setiap bulannya dengan tugas membersihkan Kali Code. Kronologi lain terjadi pada tahun 2006, dimana FMCU mengalami perombakan dikarenakan meningkatnya tingkat relasi dengan dasar tujuan yang sama, kemudian terbentuk Komunitas Pemerti Code dengan skala lingkup yang lebih besar. Yakni seluruh masyarakat pinggiran Kali Code yang dimulai dari wilayah Code yang paling utara perbatasan Sleman sampai ke wilayah Code paling selatan yang berbatasan dengan Bantul. Proses terbentuknya Pemerti Code berawal dari salah satu kegiatan yang dilakukan oleh FMCU bernama Merti Code. Ide kegiatan Merti Code oleh FMCU sebenarnya bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat Code Utara agar muncul kemauan memperhatikan lingkungan sungai Code yang memang pada saat dahulu hanya diabaikan begitu saja. 
 
Merti Code merupakan kegiatan ritual yang mengusung nilai budaya dengan kepercayaan Jawa dan obyek yang diperlihatkan adalah berupa air. Merti Code juga merupakan salah satu adaptasi kultural yang bertujuan untuk meneguhkan kembali peran air, sungai, dan keraton dalam menjaga kemakmuran masyarakat Jawa. Dalam kondisi terbatas, miskin dan terhimpit masyarakat diajak kembali untuk mampu menjadikan ekologi sungai sebagai bagian dari kebutuhan dan cara hidup sehari-hari.  Ritual dari Merti Code ini dimulai dengan arak-arakan yang diperagakan oleh masyarakat yang telah ditunjuk sebagai bergodo (prajurit dari kerajaan). Acara dimulai dari tirakatan yang isinya mendoakan air yang diambil dari 7 mata air yang berbeda, dimana air tersebut ditempatkan pada tempayan atau genthong. Setelah itu besoknya air bersama gunungan yang telah dibuat oleh masyarakat setempat diarak oleh bergodo melewati beberapa kampung dengan form at seperti karnaval lalu berhenti pada suatu titik Code kemudian pada sore harinya air tersebut direbutkan oleh masyarakat umum karena dianggap air suci yang dapat membawa keberuntungan dan keberkahan, serta kesembuhan bagi yang sedang sakit. Seiring berjalannya waktu, ritual Merti Code menjadi ritual tahunan dan antusiasme masyarakat semakin besar terhadap sungai Code. 
 
Merti Code pertama kali dilakukan pada tahun 1998 dan pada tahun ketiga Merti Code dilakukan, PU Yogyakarta datang untuk mendukung acara tersebut dengan cara memfasilitasi infrastruktur berupa perbaikan talut di seluruh sempadan Code dan juga memberikan dana setiap tahunnya agar acara Merti Code yang telah berhasil memunculkan antusiasme masyarakat dapat dilakukan dengan lebih meriah dan juga menggandeng seluruh masyarakat Code di semua bagian, ini berarti tidak hanya di bagian utara saja seperti sebelumnya. Berangkat dari antusiasme yang semakin besar dan juga dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut, akhirnya pada tahun 2006 lahirlah Komunitas Pemerti Code. Dimana Pemerti Code merupakan pengganti dari Forum Masyarakat Code Utara (FMCU).  Fokus pergerakan dari komunitas atau paguyuban Pemerti Code adalah isu apapun mengenai sungai. Dari sini penggiat sungai mulai pertambah dan sekarang lingkup komunitas Pemerti Code yakni seluruh daerah baik Code utara, tengah, dan selatan meski tidak semua kampung ikut dalam keanggotaan komunitas. 

Kampung Jogoyudan juga telah mengalami fase kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun kesadaran bersama sebagai komunitas. Kesadaran ini timbul akibat adanya isu penggusuran lahan pemukiman yang sampai saat ini masih dihuni. Secara kronologi, inisiasi pertama dilakukan sebagian masyarakat dengan mengikuti komunitas dengan lingkup kota Yogyakarta bernama Perhimpunan Masyarakat Pinggiran Sungai (PMPS).  Keberadaan awal berdirinya Perhimpunan Masyarakat Pinggiran Sungai dilatarbelakangi oleh komunitas yang ada sebelumnya, yakni Tim Komunitas Pinggiran Sungai (TKPS) pada tahun 1980. Pada saat itu, TKPS berdiri sebagai reaksi masyarakat akan digusurnya lahan sempadan sungai Code. Pergerakan yang dilakukan TKPS bersifat tegas namun beberapa anggota menyadari bahwa pergerakan yang ada tidak solutif dan malah lebih membuat Pemerintah Kota semakin bersikeras untuk menggusur kawasan tesebut. Ketidaksetujuan sebagian anggota dari TKPS,  membuat permasalahan internal yang cukup serius. Sampai pada  tahun 2009, dimana puncak solidaritas komunitas hidup kembali dan melawan ancaman dari UU Keistimewaan tentang tanah. Hasil dari puncak solidaritas tersebut telah menghasilkan kemunduran dari waktu jatuh tempo tanah tersebut. Namun disamping keberhasilan tersebut keutuhan komunitas tidak dapat dipertahankan dan akhirnya TKPS terbelah. Setelah situasi tersebut, anggota yang masih ingin memperjuangkan tanah pemukiman pinggir Code membentuk kelompok baru yang akhirnya bernama Perhimpunan Masyarakat Pinggiran Kali Code (PMPS).
 
Upaya PMPS dalam melanjutkan upaya untuk memperjuangkan pemukiman ternyata juga mengalami dinamika internal, dimana kondisinya terdapat kepentingan yang mendasari pergerakannya. Hal tersebut mengakibatkan kerentanan hubungan antaranggota PMPS dan pada akhirnya PMPS terbelah berdasarkan pilihan-pilihan agenda. Di samping itu, erupsi tahun 2010 dimana saat itu kampung Jogoyudan mengalami kerusakan yang sangat parah seperti yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya membawa empati PMPS untuk membantu. Hal ini ternyata menimbulkan komunikasi antara Jogoyudan yang saat itu belum terpikir untuk membuat kelompok atau komunitas dengan basis kampungnya. Secara kronologi, setelah kondisi kampung mulai terbentuk perlahan yakni tahun 2011 akhirnya terbentuklah kesadaran masyarakat Jogoyudan untuk membuat kumpulan yang berupa organisasi atau komunitas demi mengatasi masalah yang ada, terbentuklah komunitas tersebut bernama Pakubangsa.
 
Pakubangsa mulai menjadi media bagi warga Jogoyudan untuk memperjuangkan tanah pemukimannya. Melalui komunitas Pakubangsa, masyarakat Jogoyudan ingin membuktikan bahwa keberadaan mereka di pemukiman Code saat ini tidak mengganggu ekologi sungai maupun kehidupan sosial di Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan filososi kepanjangan nama Pakubangsa sendiri yakni Paguyuban Rakyat Kampung Basis Pinggiran Sungai dengan ideologi yang dipegang oleh Pakubangsa adalah ideologi kerakyatan.

Jika ditilik, terbentuknya komunitas di kedua kampung-kota tersebut telah menginterpretasikan perkembangan dari sistem budaya, sistem kepribadian, dan juga sistem sosial masyarakat kota Yogyakarta. Dimana adanya pengalaman erupsi Merapi dan juga pengetahuan baru yang terbentuk pascaerupsi menginisiasi komunitas adalah langkah awal yang harus dilakukan guna mewujudkan suatu tujuan tertentu ini terbukti telah mengembangkan sistem budaya di kedua kampung-kota tersebut. Jetisharjo yang di dalam kampungnya terdapat Pemerti Code memaknai komunitas sebagai langkah awal untuk menarik perhatian masyarakat yang lain untuk peduli terhadap sungai. Hal ini terwujud melalui gerakan yang masih dipertahankan dari sejak FMCU sampai sekarang yakni gerakan Merti Code. Sementara Jogoyudan dengan Pakubangsa yang hidup didalamnya telah memaknai komunitas sebagai media untuk perjuangan perpanjangan hak guna tanah dikarenakan keberhasilan dari PMPS dalam memperpanjang hak guna di tahun 2009 yang lalu. Dinamika dari keberjalanan komunitas yang tumbuh di kedua kampung tersebut juga telah menjadi dinamika budaya pembaharuan di kampung yang menjadi tempat tumbuhnya komunitas tersebut. Sistem budaya berjalan secara linier dan mengarah ke suatu tujuan yang mengerucut. Perubahan dari sistem kebudayaan ini dimaknai individu yang tergabung dalam komunitas dan juga yang tidak tergabung dengan komunitas di kedua kampung-kota tersebut. Individu yang tergabung ke dalam komunitas yang telah tumbuh di kedua kampung tersebut mengkontruksi pemikiran dalam diri dan kepribadiannya untuk ikut bergerak dikarenakan kebutuhan akan kelayakan hidup mereka. Sementara individu yang belum tergabung dengan komunitas yang ada di dalam kampungnya mengidentifiksi bahwa komunitas tersebut merupakan wadah yang harus tetap dijaga sehingga mereka beradaptasi dengan adanya kehidupan komunitas di dalam kehidupan kampungnya. Baik individu yang tergabung atau tidak tergabung dalam komunitas tersebut telah berintegrasi dengan komunitas yang ada di kampung mereka masing-masing.
 
Berdasar pada proses memaknai bahwa komunitas merupakan tindakan yang masyarakat pilih untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dan juga pemahanan diri yang dilakukan oleh individu yang tergabung dalam komunitas tersebut maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memperkuat komunitas. Ini terkait dengan perkembangan sistem sosial dimana berangkat dari kebutuhan dukungan oleh masyarakat yang berasal dari luar kampung tempat mereka tumbuh. Kedua komunitas melakukan pelebaran pergaulan agar mereka berkembang baik dalam segi pemikiran maupun pergerakan. Untuk melebarkan pergaulan ini, komunitas Pemerti dan Pakubangsa membentuk identitas dan mempublikasikan keberadaannya. Maka kegiatan yang dilakukan setelah lahirnya komunitas-komunitas tersebut adalah dengan membangun relasi sosial dan mengadakan berbagai event yang tujuannya menjadi sarana untuk lebih terhubung dengan kota Yogyakarta.
 
 
Diambil dari Sungai, Kampung dan Kota
KampungnesiaPress, 2017  
 
 

Berita Terkait